nusakini.com - JAKARTA -  Wakil Sekretaris Komisi Kerukunan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Abdul Moqsith Ghazali berharap media massa khususnya televisi tidak memberi panggung kepada ustadz yang diduga memiliki paham atau cara pandang keagamaan yang radikal.

"Media besar seperti televisi harus membangun kesadaran bersama untuk tidak mengajak atau melibatkan ustadz yang terafiliasi dengan paham radikal," ujarnya seperti dikutip dalam siaran di Jakarta, Selasa (29/5/2018).

Menurut dia, apabila media televisi tidak memiliki kesadaran itu, akan menyumbang cukup besar terhadap tumbuh dan berkembangnya terorisme di Indonesia karena pengaruh televisi di Indonesia cukup besar.

• Tolak Radikalisme dan Propaganda Khilafah, Dai Kamtibmas Polres Metro Bekasi Keluarkan Pernyataan Sikap
• Wapres Ma'ruf Amin: Jangan Bawa MUI dalam Agenda Politik
• MUI Apresiasi Edaran Menag Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara
• ICMI Serukan Pemerintah Bela Umat Islam yang Ditindas di India
• Penguatan Literasi Seni Budaya Islam Minimalisir Dampak Negatif Medsos

"Media televisi harus menghujani kesadaran masyarakat akan toleransi, dan hidup ber-Bhinneka Tunggal Ika karena media televisi masih menjadi rangking pertama dalam memengaruhi opini publik," ujar dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Untuk menghalau propaganda radikalisme dan terorisme melalui media sosial, Indonesia diuntungkan karena memiliki Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dapat dipakai karena radikalisme itu awal mulanya adalah ujaran kebencian.

"Begitu ada ujaran kebencian, ada penegakan hukum. Jangan sampai ujaran kebencian yang di dalamnya ada ideologi terorisme berujung pada tindakan terorisme," kata Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdatul Ulama ini.

Untuk itu, UU ITEharus dipergunakan seefektif mungkin terutama untuk membuat efek jera bagi orang-orang yang ingin menyebarkan ujaran kebencian di mana-mana.

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga harus dapat menghentikan pergerakan kelompok radikal di media sosial karena kalau tidak dilakukan, akan menjadi alarm bahaya bagi Indonesia.

"Tidak mudah membentengi NKRI dengan pulaunya yang sangat banyak, masyarakatnya yang beragam, sukunya yang beragam karena Indonesia ini bisa dimasuki oleh paham apa saja, mulai dari yang kanan sampai yang kiri," ujarnya. (p/ma)